TPPO Makin Marak, Pemerintah Dorong Satu Data Nasional

Berdasarkan data Polri, terdapat 385 perkara TPPO sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga 19 Agustus 2026, tercatat 98 perkara TPPO.

Sebagian korban diketahui merupakan WNI yang direkrut untuk bekerja dalam jaringan online scam di luar negeri.

Djamari menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pola TPPO semakin kompleks. Kejahatan perdagangan orang tidak lagi hanya berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial hingga eksploitasi melalui jaringan penipuan daring.

Pemerintah Dorong Satu Data TPPO

Untuk memperkuat penanganan, pemerintah mendorong pembangunan satu basis data TPPO nasional yang dapat digunakan secara interoperabel oleh kementerian dan lembaga terkait.

Data tersebut diharapkan dapat memuat informasi mengenai korban, modus, lokasi perekrutan, jalur keberangkatan, negara tujuan, pelaku hingga perkembangan penanganan korban.

Djamari menegaskan sistem tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan korban.