MBG Diakui Bermasalah, Pemerintah Targetkan Perbaikan dalam 1-2 Bulan

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan setelah pemerintah mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. 

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program tersebut bahkan disebut mengalami kegagalan dari sisi pelaksanaan dan manajemen.

“MBG kita akui gagal,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam rekaman yang diterima.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan menyoroti besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk program MBG. 

Meski program telah berjalan hampir dua tahun, berbagai persoalan disebut masih terus muncul.

“Anggaran besar, sudah hampir dua tahun, masalah nggak berhenti, termasuk yang terakhir,” ujarnya, saat dalam Seminar Koperasi Desa Merah Putih / Kelurahan Merah Putih, Sabtu (4/09/2026).

Manajemen MBG Akan Diperbaiki

Meski mengakui adanya kegagalan dalam pelaksanaan, pemerintah menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan MBG secara keseluruhan, melainkan pada aspek manajemen.

“Bukan kebijakan yang nggak tepat, tapi dalam manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” katanya.

Ia juga menyebut manajemen yang bermasalah telah diproses. Sementara itu, Presiden disebut telah menunjuk sosok baru untuk melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sosok baru tersebut digambarkan sebagai anak muda yang dinilai memiliki kemampuan, energi, dan kapasitas untuk melakukan perbaikan.

Diminta Beri Waktu 1-2 Bulan

Pemerintah meminta waktu untuk melakukan pembenahan secara bertahap. Perbaikan program MBG disebut akan dilakukan secara perlahan dengan target penyelesaian dalam satu hingga dua bulan.

“Kasihlah waktu kita 1-2 bulan ini kita akan beresin bertahap, pelan-pelan,” ujarnya.

Dengan adanya pembenahan tersebut, pemerintah berharap berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG dapat segera diselesaikan.

MBG Disebut sebagai Amanat Konstitusi

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap harus dilaksanakan karena berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap masyarakat, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan.

Menurut pernyataan tersebut, negara tidak boleh membiarkan masyarakat miskin terus berada dalam kondisi yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Perintah konstitusi harus diurus oleh negara,” tegasnya.

Karena itu, persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG disebut sebagai masalah teknis dan manajerial yang harus diperbaiki, bukan alasan untuk menghentikan kebijakan tersebut.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memperbaiki manajemen MBG agar tujuan program dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.