Harga Minyak Dunia Bergejolak, Perlukah Harga Pertamax Mengikuti Pasar?

Jakarta, Semualini.com -  Opsi untuk membiarkan harga Pertamax mengikuti mekanisme pasar kembali menjadi perhatian di tengah gejolak harga energi global. Ekonom energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan yang lebih terbatas terhadap inflasi dan daya beli dibandingkan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite.

Yayan menyampaikan pandangan tersebut pada Rabu (23/9/2026), dengan merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025. Menurut dia, sekitar 80% konsumsi Pertamax berasal dari kelompok rumah tangga pada desil 8 hingga 10.

Komposisi tersebut berbeda dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yayan menyebut konsumsi Pertamax pada kelompok desil 1 hanya sekitar 1%, sedangkan pada desil 10 mencapai sekitar 78%.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, perubahan harga Pertamax akan lebih banyak dirasakan rumah tangga dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi. Tambahan pengeluaran diperkirakan sekitar Rp395.000 per bulan bagi pengguna mobil dan Rp119.000 bagi pengguna sepeda motor.

Yayan memperkirakan dampak penyesuaian harga Pertamax terhadap inflasi berada pada kisaran 0,3 hingga 0,5 poin persentase. Karena itu, ia membandingkan dampaknya dengan kemungkinan kenaikan harga Pertalite yang digunakan oleh masyarakat secara lebih luas.

"Kalau harus memilih dari sisi inflasi dan daya beli, melepas harga Pertamax jauh lebih aman. Sebanyak 80% Pertamax dipakai kelompok terkaya, jadi menaikkannya nyaris tidak terasa oleh rakyat kecil," ujar Yayan.

Yayan mengatakan kenaikan Pertalite berpotensi memberikan efek yang lebih luas karena bahan bakar tersebut digunakan dalam aktivitas transportasi masyarakat dan distribusi barang. Kenaikan biaya bahan bakar dapat diteruskan ke biaya transportasi maupun logistik, yang selanjutnya berpotensi memengaruhi harga berbagai barang.

Menurut Yayan, perbedaan dampak tersebut membuat kebijakan harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi perlu dipertimbangkan secara berbeda.

Risiko Perpindahan Konsumsi

Di sisi lain, penerapan mekanisme pasar pada Pertamax memiliki konsekuensi yang perlu diperhitungkan. Ketika jarak harga antara Pertamax dan Pertalite semakin lebar, sebagian konsumen dapat beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Yayan menyebut perpindahan tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap konsumsi Pertalite. Apabila tidak disertai pengendalian, kondisi itu berpotensi menambah kebutuhan subsidi dan meningkatkan risiko keterbatasan pasokan.

Karena itu, menurut dia, perubahan kebijakan harga perlu disertai pengawasan serta pengendalian konsumsi BBM bersubsidi agar tidak terjadi perpindahan penggunaan dalam skala besar.

"Jadi catatan besarnya adalah harus ada pembatasan atau pengendalian yang ketat supaya tidak pindah besar-besaran," jelas Yayan.

Selain persoalan harga, Yayan mendorong perubahan mekanisme subsidi energi. Ia mengusulkan agar subsidi secara bertahap diarahkan dari subsidi berbasis komoditas atau harga menjadi bantuan yang diberikan langsung kepada kelompok penerima manfaat.

Skema subsidi langsung dinilai dapat membuat bantuan lebih terarah karena penerima ditentukan berdasarkan data dan kriteria tertentu. Yayan menyebut sekitar 22% subsidi BBM, atau sekitar Rp46 triliun, dinikmati kelompok desil 9 dan 10 berdasarkan data yang digunakannya.

Ia juga menilai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM senilai Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dapat menjadi bagian dari proses transisi. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan.

Yayan memperkirakan penajaman sasaran subsidi pada bensin, LPG, dan listrik dapat membuka ruang fiskal hingga Rp65,9 triliun per tahun. Menurut dia, ruang tersebut dapat digunakan untuk memperbesar nilai maupun memperpanjang durasi bantuan langsung kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

"Penajaman sasaran subsidi untuk sektor bensin, LPG, dan listrik berpotensi memulihkan anggaran negara hingga Rp65,9 triliun per tahun. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk memperbesar nilai maupun durasi bantuan langsung secara permanen," jelas Yayan.

Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan sistem subsidi perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu memastikan data penerima bantuan cukup akurat agar masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan tidak justru kehilangan manfaat subsidi.

Yayan juga menyarankan adanya skema khusus bagi angkutan umum berpelat kuning. Insentif tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi kenaikan tarif transportasi dan biaya logistik apabila harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian.

Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik

Sementara itu, pemerintah masih mempertahankan kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa harga BBM subsidi dijaga untuk mempertahankan keterjangkauan masyarakat.

Dalam perkembangan terbaru yang dikutip Bloomberg Technoz, Bahlil juga menyatakan harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan Indonesian Crude Price (ICP). Dengan mekanisme tersebut, harga BBM nonsubsidi dapat mengalami perubahan ketika terdapat perubahan pada harga minyak dan parameter terkait.

"Kalau harga minyak nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Kalau ICP naik, otomatis dia naik, tetapi kalau ICP turun, pasti ada koreksi," kata Bahlil usai acara MKI Electricity Connect 2026, Selasa (22/9/2026).

Pemerintah juga menyatakan kondisi stok BBM nasional masih aman, dengan cadangan berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Di tengah gejolak pasar energi global, pemerintah terus memantau pasokan dan perkembangan harga minyak internasional.

Kebijakan tersebut berlangsung ketika pasar energi global menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik dan gangguan pasokan di sejumlah negara. Perubahan harga minyak dunia dapat memengaruhi biaya pengadaan BBM serta meningkatkan tantangan pengelolaan subsidi energi.

Kementerian ESDM pada September 2026 juga menyatakan pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi di tengah ketidakpastian energi global. Pemerintah pada saat yang sama mendorong penguatan ketahanan energi dan pengembangan sumber energi domestik.

Dengan kondisi tersebut, perdebatan mengenai harga Pertamax tidak hanya berkaitan dengan harga di tingkat konsumen, tetapi juga menyangkut desain subsidi, perlindungan daya beli, inflasi, dan keberlanjutan anggaran negara.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah menjaga ketersediaan BBM sekaligus memastikan subsidi tetap diberikan kepada kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, apabila harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar, perubahan harga minyak global tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan konsumen.