Ekonom Sentil Program MBG Perlu Dievaluasi: Dampaknya Belum Terlihat Nyata

JAKARTA, Semualini.com - Lembaga riset independen Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menggunakan alokasi anggaran besar, menyusul belum tersedianya bukti kajian resmi terkait efektivitasnya terhadap perbaikan status gizi maupun kesehatan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, dalam diskusi bertajuk '2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' yang berlangsung di Jakarta. 

Ia menyoroti belum adanya publikasi data evaluasi dampak dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Menurut penjelasannya, kondisi ini membuat efektivitas pelaksanaan program belum dapat terukur secara nyata di lapangan.

"Paling tidak sampai hari ini belum ada dampaknya. Makanya bisa dikatakan dampaknya belum nyata," kata Akbar.

Ketidakpastian Data Keracunan dan Kesesuaian Desain Program

Selain minimnya data mengenai dampak kesehatan, Akbar juga menggarisbawahi masalah tata kelola data kasus keracunan yang terjadi selama rentang pelaksanaan program. Sampai saat ini, belum ada data tunggal yang konsisten dan terintegrasi mengenai laporan kasus keracunan makanan. 

Masalah sinkronisasi data ini dinilai menjadi salah satu hal krusial yang harus diintervensi dan diperbaiki dalam manajemen pelaksanaan MBG di seluruh wilayah.

Dari sudut pandang teknis penanganan gizi, CORE Indonesia menilai ada ketidaksesuaian antara skema sasaran penerima program dengan target penurunan angka stunting. 

Secara ilmiah, penanganan stunting berfokus pada intervensi gizi dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Namun, praktik penerima MBG saat ini mencakup cakupan anak-anak sekolah hingga tingkat SMP dan SMA.

"Artinya bahwa dari awal memang desainnya itu tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa kalau mau mengatasi stunting itu, berarti fokusnya pada 1.000 hari pertama," jelasnya.

Fluktuasi Alokasi Anggaran MBG dan Pengalaman Program Internasional

Meskipun menyadari bahwa pengukuran dampak kesehatan memerlukan rentang waktu karena program masih berjalan dalam fase awal, Akbar menekankan bahwa pemerintah tetap berkewajiban menyusun sistem penilaian yang terstruktur dan terukur.

Ia turut mengutip temuan dari riset-riset internasional terkait program pemberian makan gratis di sekolah. Dalam berbagai studi global tersebut, penyediaan makanan terbukti dapat meningkatkan tingkat kehadiran peserta didik di sekolah, tetapi pengaruhnya terhadap peningkatan prestasi akademik serta derajat kesehatan masih terbilang terbatas. Meski demikian, Akbar menegaskan riset luar negeri tidak bisa langsung disamaratakan untuk menyimpulkan kondisi di Indonesia.

Aspek lain yang disorot adalah dinamika perubahan besaran alokasi anggaran. Anggaran program ini sempat disebut berada di angka Rp335 triliun, yang terdiri atas Rp268 triliun untuk alokasi BGN serta Rp67 triliun untuk dana cadangan. 

Angka tersebut kemudian mengalami penyesuaian turun menjadi Rp248 triliun dan bergeser kembali ke angka Rp217 triliun. Akbar menegaskan bahwa walaupun mengalami pemangkasan besaran, nilai anggaran belanja program tersebut masih tergolong sangat besar.

"Jadi sekali lagi kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, [tapi] biaya dan risikonya jelas," pungkasnya.