Konflik Saudi-Houthi Memanas, KNPI Minta Umrah Ditunda Sementara
Konflik Arab Saudi dan Houthi memanas hingga akibatkan 2 WNI terluka. DPP KNPI desak pemerintah tunda sementara keberangkatan jemaah umrah demi keselamatan.
Ringkasan Berita:
- DPP KNPI mendesak pemerintah menunda sementara keberangkatan jemaah umrah akibat eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman.
- Desakan ini muncul menyusul laporan serangan rudal di bandara Riyadh yang memakan korban, termasuk dua WNI yang dilaporkan mengalami luka ringan.
- Ketua Umum KNPI, Saad Budiman Lubis, menegaskan keselamatan jiwa jemaah harus diprioritaskan di atas kepentingan bisnis agen perjalanan.
JAKARTA – Peningkatan eskalasi konflik bersenjata antara Arab Saudi dan kelompok pemberontak Houthi di Yaman memantik kekhawatiran mendalam di Tanah Air.
Menanggapi situasi keamanan regional yang kian memanas, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) secara resmi mendesak Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penundaan sementara keberangkatan jemaah umrah ke Tanah Suci.
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, menegaskan bahwa langkah preventif ini sangat krusial dan mendesak.
Menurutnya, negara harus hadir dan menjadikan keselamatan nyawa Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Ibadah umrah adalah perjalanan suci yang membutuhkan ketenangan dan jaminan keamanan. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah. Evaluasi kondisi keamanan secara menyeluruh wajib dilakukan sebelum mengizinkan jemaah berangkat dalam jumlah besar ke kawasan yang sedang bergejolak," tegas Saad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kekhawatiran KNPI bukan tanpa alasan. Belakangan ini beredar laporan terkait rentetan serangan rudal yang dikaitkan dengan kelompok Houthi ke sejumlah wilayah strategis Arab Saudi.
Salah satu insiden yang menjadi sorotan adalah serangan di bandara Riyadh yang dilaporkan memakan korban jiwa.
Lebih memprihatinkan lagi, ketegangan ini turut membawa dampak langsung bagi warga Indonesia.
KNPI menyoroti adanya laporan yang menyebutkan dua orang WNI ikut menjadi korban dan menderita luka ringan akibat rentetan insiden tersebut.
"Perkembangan situasi ini harus menjadi perhatian amat serius bagi pemerintah. Kami mendorong kementerian terkait untuk melakukan verifikasi informasi secara menyeluruh dan pemantauan intensif terhadap situasi keamanan terkini di Arab Saudi," imbuh Saad.
Lebih lanjut, Saad mengklarifikasi bahwa usulan penundaan sementara ini sama sekali bukan bermaksud menghalangi hak umat Islam untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Kebijakan ini murni merupakan langkah mitigasi perlindungan jiwa.
Untuk itu, KNPI menuntut Kementerian Agama dan instansi terkait agar segera memanggil para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memperkuat koordinasi.
Pemerintah didorong untuk menyiapkan skenario kebijakan yang melindungi hak-hak calon jemaah yang jadwalnya terpaksa tertunda.
"Keselamatan jemaah harus ditempatkan di atas segala kepentingan bisnis perjalanan. Negara wajib hadir memastikan setiap warga negaranya bisa beribadah dengan aman. Keberangkatan baru bisa dilanjutkan jika otoritas berwenang sudah memberikan penilaian resmi bahwa situasi kembali kondusif," pungkasnya
© 2026 Semualini.com. Isi artikel ini dilindungi hak cipta. Menyalin atau mengutip wajib mencantumkan sumber dan tautan ke artikel ini.
