2 Tahun Prabowo-Gibran: CORE Soroti Belanja Jumbo yang Minim Dampak Ekonomi

JAKARTA, Semualini.com - Lembaga riset ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan catatan kritis terhadap efektivitas alokasi belanja negara yang membengkak selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, dalam acara diskusi bertajuk 'Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran' di Jakarta. 

Dialog ini juga dihadiri oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal, serta Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli. 

Dalam paparannya, CORE menggarisbawahi bahwa ekspansi belanja pemerintah melalui program-program prioritas belum diimbangi dengan perbaikan kualitas belanja yang mampu menggerakkan sektor riil secara substansial.

"Ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tetapi dampaknya belum optimal karena belanja pemerintah yang besar belum mampu menciptakan efek berantai (multiplier effect) yang kuat ke masyarakat," ujar Akhmad Akbar Susamto.

Tekanan Fiskal dan Efektivitas Program Prioritas Pemerintah

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan CORE Indonesia adalah pengalokasian anggaran berskala besar untuk program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penyerapan anggaran belanja yang sangat agresif pada program-program tersebut dinilai menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun belum menunjukkan hasil konkret terhadap penguatan daya beli maupun ekspansi kapasitas produksi domestik.

Besarnya kebutuhan pembiayaan program prioritas juga memicu terjadinya pergeseran alokasi anggaran, termasuk tekanan terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD). 

Menurut CORE, pengurangan atau pergeseran dana ke daerah membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur lokal dan pelayanan publik, sehingga aktivitas ekonomi di kawasan daerah cenderung stagnan.

Di samping itu, perekonomian Indonesia dinilai masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sementara investasi dari sektor swasta belum tumbuh optimal untuk menopang target pertumbuhan ekonomi tinggi.