BGN Sambut Rekomendasi Kementerian HAM soal Pemulihan Korban Program MBG

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut positif rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat penerima manfaat.

Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban. Unit tersebut diharapkan dapat membantu memastikan masyarakat yang mengalami persoalan atau terdampak dalam pelaksanaan program memperoleh mekanisme penanganan dan pemulihan yang lebih sistematis.

BGN menilai rekomendasi tersebut sebagai masukan konstruktif yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan yang dapat mendukung penyempurnaan program.

“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Hida di Jakarta, Kamis (9/10).

BGN dan Kementerian HAM Sudah Memiliki Landasan Kerja Sama

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam penguatan aspek hak asasi manusia dalam program pemenuhan gizi nasional telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025.

Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional tersebut ditandatangani pada 13 Oktober 2025.

Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga memiliki ruang untuk melakukan sinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bentuk kerja sama antara lain mencakup pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu, kerja sama tersebut mencakup pendampingan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar pelaksanaannya sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Hida, keberadaan Nota Kesepahaman tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat koordinasi antara BGN dan Kementerian HAM.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” katanya.

Tata Kelola Program MBG Terus Dievaluasi

BGN menyatakan proses evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan. Pimpinan BGN saat ini tengah mendorong berbagai langkah perbaikan untuk memperkuat tata kelola program.

Evaluasi tersebut mencakup upaya memastikan pelaksanaan MBG berlangsung lebih baik, akuntabel, serta memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat.

BGN juga menegaskan bahwa masukan dari Kementerian HAM maupun pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan program.

Hida mengatakan evaluasi tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program ke depan.

“Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik,” ujar Hida.

Ia menambahkan, dukungan dan masukan dari Kementerian HAM serta seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penyelenggaraan MBG dapat terus diperbaiki.

Dengan adanya penguatan koordinasi dan evaluasi, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin akuntabel sekaligus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat.