BGN Sambut Rekomendasi Kementerian HAM soal Pemulihan Korban Program MBG

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam penguatan aspek hak asasi manusia dalam program pemenuhan gizi nasional telah memiliki landasan melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025.

Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional tersebut ditandatangani pada 13 Oktober 2025.

Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga memiliki ruang untuk melakukan sinergi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Bentuk kerja sama antara lain mencakup pertukaran data dan informasi serta publikasi terkait pelaksanaan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu, kerja sama tersebut mencakup pendampingan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar pelaksanaannya sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, serta dukungan sumber daya sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Hida, keberadaan Nota Kesepahaman tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memperkuat koordinasi antara BGN dan Kementerian HAM.

“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku,” katanya.

Tata Kelola Program MBG Terus Dievaluasi