Pemkot Bogor Siapkan Kantor Pemerintahan Terpadu Katulampa Seluas 6 Hektare

BOGOR — Mengurus administrasi dan perizinan di Kota Bogor ke depannya tak akan lagi merepotkan dan memakan banyak waktu. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah mematangkan rencana pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu yang berlokasi di Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

​Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengungkapkan bahwa proyek strategis ini bertujuan untuk menyatukan 21 kantor perangkat daerah yang selama ini lokasinya tersebar di berbagai titik. 

Berdiri di atas lahan seluas enam hektare, proses pembangunan secara bertahap ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027.

​"Sehingga, masyarakat nanti tidak terpencar-pencar kalau mengurus izin, mengurus apa, kebutuhan layanan nanti ada di sini semua," ujar Dedie usai melakukan peninjauan lokasi pembersihan lahan (land clearing) di Katulampa, Senin (12/10/2026).

​Kawasan terpadu ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan baru Kota Bogor di masa depan. 

Selain memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terpusat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Bogor juga menyiapkan area ini sebagai ruang publik yang multifungsi.

​Pada tahap awal pembangunannya nanti, prioritas tidak hanya difokuskan pada gedung perkantoran birokrasi, tetapi juga fasilitas pendukung warga.

​"Jadi, nanti di sini kita akan bangun masjid, lapangan, sarana olahraga untuk Bogor Timur, termasuk juga nanti ada satu kantor DPMPTSP," jelas Dedie.

​Lebih lanjut, fasilitas penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) juga akan diintegrasikan ke dalam kawasan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan infrastruktur dasar pelayanan masyarakat.

​Pemilihan Katulampa sebagai pusat pemerintahan baru ini bukan tanpa alasan. 

Langkah ini merupakan strategi Pemkot Bogor untuk mengurai kepadatan di pusat kota sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan perputaran ekonomi ke wilayah Bogor Timur.

​"Pembangunan tidak selamanya di tengah, kita juga terus mencoba mencarikan alternatif-alternatif untuk pemerataan pembangunan di wilayah," pungkasnya.