Golkar Depok Menuju 2029: Setelah Naik Kursi, Kini Diuji Kasus Fahd Arafiq

DEPOK — Partai Golkar di Kota Depok memasuki fase politik yang berbeda menjelang Pemilu 2029. Setelah berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024, partai berlambang pohon beringin itu kini menghadapi perhatian publik menyusul perkara hukum yang menjerat salah satu tokoh nasional yang memiliki keterkaitan kuat dengan jaringan politik keluarga Arafiq, yakni Fahd El Fouz Arafiq.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengenai satu perkara hukum, melainkan bagaimana Golkar Depok menjaga konsolidasi, citra organisasi, regenerasi, serta kekuatan elektoralnya menjelang kontestasi politik berikutnya.

Pada Pemilu 2019, Golkar memperoleh lima kursi di DPRD Kota Depok. Lima tahun kemudian, jumlah itu meningkat menjadi tujuh kursi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menetapkan Golkar sebagai partai dengan tujuh kursi DPRD Kota Depok hasil Pemilu 2024.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa mesin politik Golkar di Depok mampu mempertahankan basis elektoralnya sekaligus menambah representasi di parlemen daerah.

Namun, Pemilu 2024 juga memperlihatkan bahwa kekuatan Golkar tidak hanya berada di tingkat DPRD Kota Depok.

Di tingkat DPRD Jawa Barat, Golkar memperoleh dua kursi dari Dapil Jabar VIII yang mencakup Kota Depok dan Kota Bekasi. Salah satu kursi tersebut ditempati Farabi El Fouz Arafiq. Data resmi DPRD Jawa Barat mencatat Farabi sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2024–2029 dari Fraksi Golkar, Dapil 8 Kota Depok dan Kota Bekasi.

Sementara itu, di tingkat DPR RI, Ranny Fahd Arafiq terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Jawa Barat VI yang mencakup Kota Depok dan Kota Bekasi. Data MPR mencatat Ranny Fahd Arafiq sebagai anggota dari Fraksi Golkar untuk periode 2024–2029.

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum penting bagi jaringan politik Golkar di Depok.

Akan tetapi, situasi politik kemudian berubah setelah Fahd El Fouz Arafiq terseret perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK pada September 2026 melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengurusan HGB. Fahd Arafiq termasuk pihak yang diamankan dan kemudian resmi ditahan KPK. KPK menyebut Fahd diduga berperan sebagai pihak swasta yang menjadi orang kepercayaan dan penampung uang dalam perkara tersebut. Status hukum tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan harus tetap ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Partai Golkar sendiri menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Sekretaris Jenderal DPP Golkar M Sarmuji mengatakan partai menunggu proses hukum untuk mengetahui duduk perkara secara jelas sebelum menentukan langkah terhadap kader yang tersangkut persoalan hukum.

Di sinilah persoalan politik Golkar Depok menjadi menarik.

Fahd bukan sekadar nama yang muncul dalam pemberitaan perkara hukum. Pada April 2026, Fahd masih tercatat aktif memberikan dukungan terhadap dinamika internal Golkar Depok. Ia bahkan menyatakan mendukung Tajudin Tabri untuk memimpin DPD Partai Golkar Kota Depok periode 2026–2031.

Dalam kesempatan tersebut, Fahd menyebut perolehan tujuh kursi DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024 sebagai modal penting bagi Golkar. Ia juga menyebut target ke depan mencapai 11 kursi.

Target 11 kursi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri.

Golkar harus mempertahankan tujuh kursi yang sudah diraih sekaligus mencari tambahan empat kursi jika target tersebut hendak diwujudkan. Artinya, partai membutuhkan kerja organisasi yang panjang, bukan hanya mengandalkan popularitas tokoh tertentu.

Kondisi ini juga membuka ruang evaluasi mengenai seberapa besar keberhasilan Pemilu 2024 merupakan hasil kerja kelembagaan partai dan seberapa besar dipengaruhi figur-figur dengan basis suara tertentu.

Pertanyaan tersebut relevan karena Pemilu 2024 menunjukkan adanya tokoh-tokoh Golkar yang memperoleh suara signifikan. Di tingkat Jawa Barat, Farabi Arafiq memperoleh suara tinggi di Dapil Jabar VIII dan menjadi salah satu dari dua kader Golkar yang mendapatkan kursi.

Dengan demikian, Golkar Depok memiliki sejumlah modal politik yang tetap dapat dihitung secara objektif: tujuh kursi DPRD Kota Depok, dua kursi DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar VIII, serta keterwakilan di DPR RI melalui Ranny Fahd Arafiq.

Namun, modal elektoral tidak otomatis menjamin hasil yang sama pada 2029.

Peta politik dapat berubah. Kandidat dapat berganti. Preferensi pemilih dapat bergerak. Kompetisi internal juga dapat memengaruhi pembagian suara. Selain itu, isu hukum yang melibatkan figur tertentu dapat menjadi bagian dari perhatian publik dan pemberitaan politik, meskipun dampaknya terhadap pilihan pemilih pada 2029 belum dapat diketahui sekarang.

Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa Golkar Depok pasti akan kembali kehilangan kursi atau sebaliknya mampu mempertahankan bahkan menambah perolehan kursinya pada Pemilu 2029.

Yang dapat diamati mulai sekarang adalah bagaimana partai tersebut merespons situasi.

Ada beberapa faktor yang akan menjadi perhatian. Pertama, konsolidasi kepemimpinan DPD Golkar Depok. Kedua, regenerasi kader. Ketiga, kemampuan partai membangun figur baru yang memiliki basis suara sendiri. Keempat, hubungan antara struktur partai dengan para anggota legislatif. Kelima, kemampuan menjaga kepercayaan publik ketika salah satu tokoh yang memiliki hubungan politik dengan jaringan partai menghadapi perkara hukum.

Faktor lain adalah bagaimana Golkar mengelola komunikasi publik.

Kasus hukum yang sedang berjalan akan terus menjadi perhatian media. Jika proses hukum berkembang, pemberitaan mengenai Fahd Arafiq juga berpotensi kembali muncul. Dalam konteks politik, tantangan partai adalah memastikan persoalan individu tidak secara otomatis dipersepsikan sebagai gambaran keseluruhan organisasi.

Sebaliknya, partai juga perlu menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya bertumpu pada satu atau dua figur.

Pemilu 2029 masih memiliki jarak waktu yang cukup panjang. Dalam rentang tersebut, Golkar Depok memiliki kesempatan untuk memperkuat struktur organisasi, menyiapkan kader, membangun basis di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta mengevaluasi hasil Pemilu 2024.

Apakah Golkar Depok akan kembali mengalami penurunan seperti kekhawatiran sebagian pihak?

Jawabannya belum dapat dipastikan.

Data yang tersedia justru menunjukkan dua sisi. Pada 2019 Golkar meraih lima kursi DPRD Kota Depok, kemudian meningkat menjadi tujuh kursi pada 2024. Di sisi lain, partai kini menghadapi tantangan baru berupa dinamika internal dan sorotan hukum terhadap Fahd Arafiq.

Karena itu, pertarungan menuju 2029 bukan sekadar mempertahankan angka tujuh kursi. Golkar harus membuktikan apakah peningkatan pada 2024 merupakan tren yang dapat dipertahankan melalui kekuatan organisasi atau sangat bergantung pada figur tertentu.

Bagi pemilih Depok, perkembangan tersebut akan menjadi salah satu dinamika politik lokal yang menarik untuk diamati dalam tiga tahun ke depan.

Pada akhirnya, angka lima kursi pada 2019 dan tujuh kursi pada 2024 merupakan fakta sejarah elektoral. Sementara apakah angka tersebut akan naik atau turun pada 2029 masih menjadi pertanyaan yang jawabannya baru akan terlihat setelah proses politik berikutnya berlangsung.

Yang jelas, perjalanan Golkar Depok menuju 2029 telah memasuki babak baru: mempertahankan hasil 2024, menghadapi dinamika hukum, dan membangun kekuatan politik yang tidak bergantung pada satu figur.

Sumber : Dari Berbagai Sumber