Menlu Singapura Temui Prabowo, Isu Kontrak Gas Kembali Disorot

Ia melanjutkan, “Hal itu menetapkan komitmen politik kedua pihak untuk melakukan apa yang diperlukan. Sekarang, kita harus melaksanakan rencana tersebut dan mewujudkan komitmen itu.”

Pernyataan tersebut merujuk pada penanganan berbagai persoalan bilateral. Karena itu, pernyataan mengenai komunikasi kedua pemimpin tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai pengumuman kesepakatan baru mengenai kontrak gas.

Pemerintah Indonesia memiliki penjelasan tersendiri mengenai pengurangan pasokan gas ke Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan kebijakan tersebut masih berada dalam batas minimum ekspor yang diperbolehkan berdasarkan kontrak.

Pengurangan pasokan yang dimulai pada 24 Oktober 2026 mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari. Jumlah tersebut terdiri atas 15 juta kaki kubik dari Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra.

Bahlil menyebut pemangkasan tersebut sekitar 8 persen dari ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura. Menurut dia, pengurangan itu belum mencapai batas yang dinilai sebagai pelanggaran kontrak oleh pemerintah Indonesia.

“Kami hanya menguranginya sekitar 8 persen. Kami baru akan melanggar kontrak jika menguranginya sebesar 10 persen,” kata Bahlil dalam pernyataannya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa penyesuaian pasokan berkaitan dengan kebutuhan domestik dan pemeliharaan fasilitas.

Penjelasan pemerintah Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Jakarta mendasarkan kebijakannya pada penafsiran terhadap batas pasokan dalam kontrak yang berlaku. Namun, penilaian mengenai pemenuhan kewajiban secara hukum tetap perlu mempertimbangkan ketentuan perjanjian secara lengkap.