IMF Minta Pemerintah Untuk Segera Bertindak, Utang Global yang Terus Meningkat

Situasi tersebut dapat membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membayar bunga utang. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai program lain dapat menjadi lebih terbatas.

Tekanan juga dapat meningkat apabila inflasi bertahan tinggi dan bank sentral harus mempertahankan kebijakan moneter ketat. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya penerbitan maupun pembiayaan kembali utang.

IMF Dorong Konsolidasi Fiskal

IMF menilai pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal secara kredibel dan bertahap. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan utang sekaligus mempertahankan ruang kebijakan apabila perekonomian kembali menghadapi guncangan.

Dalam Fiscal Monitor April 2026, IMF menyebut tekanan terhadap keuangan publik berasal dari berbagai kebutuhan belanja, termasuk kebutuhan sosial, pertahanan, serta meningkatnya beban bunga.

IMF juga menekankan bahwa kebijakan penyesuaian fiskal perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, pengurangan defisit tidak hanya berfokus pada penurunan belanja, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas kebijakan fiskal.

Posisi Utang Qatar

Di tengah tekanan fiskal global, Qatar disebut memiliki bantalan fiskal yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Bank Sentral Qatar Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al-Thani mengatakan rasio utang terhadap PDB Qatar telah turun dari sekitar 60 persen menjadi 40 persen. Ia juga menyebut sektor nonhidrokarbon terus berkembang.

Perkembangan tersebut menunjukkan kondisi fiskal setiap negara tidak seragam. Tingkat utang, kemampuan membiayai kewajiban, struktur ekonomi, serta ruang kebijakan berbeda antara satu negara dan negara lainnya.

Pemerintah Diminta Tidak Menunda

Dengan proyeksi utang publik global mencapai lebih dari 100 persen PDB pada 2029, IMF menilai penyesuaian fiskal tidak dapat terus ditunda.

Georgieva mengatakan pemahaman mengenai risiko utang sudah semakin luas, tetapi pemerintah masih perlu menerjemahkannya menjadi kebijakan nyata.