Guna Tekan Harga Solar di AS, Trump Resmi Bebaskan Tarif Energi Rusia

JAKARTA, Semualini.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah untuk mengesampingkan pengenaan tarif berskala besar terhadap ekspor energi Rusia yang sebelumnya tercantum dalam undang-undang hasil penandatanganannya bulan lalu. 

Keputusan ini diambil karena aturan tersebut dinilai bisa menghalangi usahanya dalam menurunkan harga bahan bakar solar menjelang gelaran pemilihan paruh waktu di AS.

Keputusan penggunaan hak pengecualian tersebut berkaitan dengan regulasi yang diajukan oleh mendiang Senator Lindsey Graham, sebuah aturan yang awalnya dirancang untuk menghukum Moskow atas tindakan invasinya ke Ukraina sekaligus memperluas jangkauan sanksi resmi. 

Dalam perintah eksekutif yang diterbitkan pada Jumat malam, Donald Trump menyampaikan bahwa "Dengan ini, saya mengesampingkan penerapan sanksi, pembatasan, dan bea sebagaimana diatur dalam Graham Act. Saya telah menyampaikan kepada Kongres sertifikasi bahwa pemberian pengecualian tersebut pada saat ini merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat."

Meskipun arahan eksekutif ini secara formal tetap mencantumkan ketentuan tarif, pelaksanaannya ditangguhkan sementara waktu. Mekanisme ini memberi fleksibilitas bagi Trump untuk menerapkan kembali tarif tersebut di masa mendatang apabila diperlukan.

Kebijakan Tarif Energi dan Politik AS

Sesuai ketentuan, masa tenggat satu bulan yang jatuh pada 18 Oktober memberikan ruang 30 hari bagi Trump untuk memberlakukan tarif sebesar 100% kepada lima negara pembeli minyak mentah Rusia terbesar. 

Selain itu, aturan tersebut juga memuat sanksi untuk sejumlah entitas asal Rusia serta tarif sebesar 500% atas seluruh impor produk energi Rusia ke AS. Namun, penerapan sanksi berat ini berbenturan dengan agenda Trump yang diumumkan pekan sebelumnya. 

Ia berencana menjalin kerja sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memicu pelepasan pasokan solar Rusia ke pasar internasional demi menekan lonjakan harga solar domestik AS yang menyentuh rekor tertinggi mendekati pemilu pada 3 November.

Pemberian penangguhan sanksi ini berisiko menimbulkan gelombang penolakan dari jajaran Kongres, termasuk jajaran politisi Partai Republik. Sebuah kelompok senator bipartisan bahkan telah mengirimkan surat resmi yang meminta Trump membatalkan kesepakatannya dengan Putin dan segera menjalankan amanat Graham Act. 

Di sisi lain, pengecualian ini menghindarkan AS dari gesekan diplomatik dengan negara pembeli utama energi Rusia seperti China, India, dan Turki. Rancangan undang-undang ini sebelumnya disusun oleh Lindsey Graham, senator Republik asal South Carolina, sebelum ia wafat pada Juli lalu. 

Pengesahan UU tersebut menjadi bentuk penghormatan bagi Graham, yang semasa hidupnya meyakini sanksi keras merupakan kunci membawa Putin ke meja perundingan untuk mengakhiri konflik di Ukraina yang kini memasuki tahun kelima.