Usai Bertemu Presiden, Gibran Ungkap dapat Arahan untuk Fight di PTUN

JAKARTA, Semualini.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang membelitnya melalui jalur yudisial resmi. 

Keputusan tersebut diambil guna menghindari perpanjangan ketegangan di ruang publik yang berpotensi memicu polemik politik berkepanjangan.

Arahan Presiden Prabowo dan Komitmen Jalur Hukum

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai melangsungkan pertemuan tertutup dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Dalam keterangannya, Gibran menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas bimbingan kepala negara yang dinilainya sudah seperti orang tua sendiri.

“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran di hadapan awak media, Selasa (10/11/2026).

Gibran mengungkapkan bahwa dalam diskusi mendalam tersebut, Presiden Prabowo memberikan banyak pandangan serta masukan konstruktif. Kepala negara secara khusus meminta agar dirinya tetap tegar menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

"Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujar Gibran.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Gibran memastikan diri untuk siap menghadapi proses persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Seluruh instrumen pembuktian administratif disiapkan secara teliti untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” pungkas Gibran.

Langkah koordinasi bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) juga tengah dimatangkan guna mempersiapkan memori Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. 

Melalui langkah terukur ini, pemerintah berharap seluruh proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara objektif sesuai koridor hukum yang berlaku.