Putusan MA dan MK Final, Yusril Nilai Upaya Hukum Lanjutan Tak Efektif

JAKARTA, Semualini.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, memberikan pandangan yuridis mendalam terkait dinamika penanganan sengketa dokumen dan jabatan Wakil Presiden. 

Menurutnya, rencana untuk membuktikan keabsahan dokumen administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah kehilangan relevansi hukum.

Putusan Mahkamah Agung dan MK Bersifat Final

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril usai memaparkan analisis hukum kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Ia menegaskan bahwa keluarnya putusan dari lembaga peradilan tertinggi menutup celah bagi upaya pembuktian lanjutan.

"Nggak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final, apa yang mau ditanya," ujar Yusril di hadapan awak media, Selasa (10/11/2026).

Yusril menjelaskan bahwa materi substansial yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Oleh karena itu, segala bentuk upaya hukum pengujian ulang dinilai tidak lagi memberikan dampak signifikan terhadap konstruksi putusan yang ada.

"Putusan dari MK dan putusan Mahkamah Agung itu kan final, sudah nggak bisa diapa-apain lagi," tegasnya.

Penilaian Substansial

Dalam tinjauan hukum tata negara, pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan MA memuat substansi krusial mengenai pelanggaran serius yang menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini membuat ruang manuver hukum formal menjadi sangat terbatas.

"Putusan Mahkamah Agung itu harus kita baca dengan cermat karena pertimbangan hukumnya itu menyatakan bahwa ini ada pelanggaran yang serius ya, yang membahayakan kehidupan demokrasi," jabarnya.

Selain itu, peluang untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) juga dinilai sulit terwujud mengingat posisi subjek hukum serta batasan prosedural yang ada.

"Jadi dari segi hukum memang sulit sebenarnya, artinya tidak ada celah lagi celah hukum lagi untuk... putusan MK itu sudah final, putusan Mahkamah Agung itu paling PK, tapi siapa yang mau PK," tambahnya.

Dengan tertutupnya celah hukum di tingkat peradilan, Yusril menilai bahwa dinamika politik selanjutnya akan berpulang pada mekanisme normatif ketatanegaraan, baik melalui proses pengunduran diri maupun mekanisme konstitusional di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).