Gerindra Belum Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Ini Alasannya

Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 disebutkan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, diperlukan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR.

Selanjutnya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR agar dapat disahkan.