Gerindra Belum Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Ini Alasannya

Sebelumnya, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran diklaim telah mendapat dukungan puluhan anggota DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, bahkan mengunggah foto dirinya sedang memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama.

Mardani mengatakan jumlah anggota DPR yang mendukung usulan tersebut terus bertambah hingga lebih dari 50 orang. Mereka berasal dari enam fraksi di DPR.

"Sudah disampaikan ke pimpinan, 50-an anggota, enam fraksi," kata Mardani saat dihubungi, Senin (9/11/2026).

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan hak tersebut.

Menurut Puan, pimpinan DPR akan membahas tindak lanjut usulan itu setelah pembukaan masa sidang, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.

Aturan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.