Pertalite Sisa 16-18 Hari, Bahlil Pastikan Pasokan Baru Tiba Sepekan Ini

JAKARTA, Semualini.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa cadangan nasional bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berspesifikasi RON 90 mengalami penurunan ke kisaran 16 hingga 18 hari dari posisi sebelumnya di level 18 hingga 20 hari. 

Penurunan pasokan bensin bersubsidi tersebut dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM jenis Pertamax. Kendati berada di bawah batas 20 hari, Bahlil menegaskan kondisi ini tidak mengindikasikan kelangkaan energi nasional secara keseluruhan.

“Oh, sekarang lagi proses pencampuran kan. Di kilang itu kan ada, kalau kita kan RON 90, yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah,” kata Bahlil kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Migrasi Konsumsi dan Krisis Antrean di Daerah

Menteri ESDM menyatakan bahwa disparitas harga yang terbilang jauh antara BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi menjadi pendorong utama fenomena alih konsumsi masyarakat ke Pertalite. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan waktu sekitar satu minggu untuk mengembalikan tingkat cadangan Pertalite ke rentang aman 20 hari.

“Akan tetapi, secara standar nasional oke. Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Namun, (posisi cadangan saat ini) di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, enggak. Itu maksudnya,” ucap Bahlil.

Terkait gangguan distribusi, Ombudsman Republik Indonesia melaporkan adanya antrean panjang di 11 provinsi, seperti Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, hingga Jawa Barat. 

Di kawasan Aceh, Bali, dan Papua Barat, antrean kendaraan bahkan menembus panjang lebih dari 1 kilometer dengan estimasi durasi tunggu melebihi 3 jam.

“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).

Di Bali, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengidentifikasi kendala teknis pada sistem penjangkaran kapal tanker pengangkut kargo BBM saat hendak melakukan proses bongkar muat (discharge) di pelabuhan.

"Salah satu penyebab utama adalah salah satu kapal ketika kemarin pada saat untuk discharge kargo itu mengalami kesulitan di anchor, jangkarnya," ungkap Simon usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, dikutip dari akun Instagram resmi Koster @kosterupdate, Rabu (14/10/2026).

Selain faktor teknis kapal, Simon membenarkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi akibat selisih harga.

"Salah satu juga karena terutama untuk Pertalite, itu kan yang subsidi. Kalau memang kita melihat disparitas harga nonsubsidi dengan subsidi kan memang cukup jauh. Jadi, ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi," tutur dia.

Guna menangani krisis pasokan tersebut, Pertamina mengoperasikan 92 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung secara nonstop 24 jam serta menyiagakan operasional dua fasilitas pasokan vital, yaitu Depo Manggis dan Depo Sanggaran.