Survei DEN: 95 Persen Siswa Mengaku Lebih Semangat Belajar saat Menu Makan Bergizi Gratis Berkualitas

JAKARTA, Semualini.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa sebanyak 95 persen siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengaku memiliki semangat belajar yang lebih tinggi ketika mendapatkan menu makanan dengan kualitas sangat baik. 

Hasil tersebut diperoleh dari modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama DEN sejak September 2026.

Anggota DEN Firman Hidayat menyampaikan hasil kajian evaluasi tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai memaparkan laporan langsung kepada Presiden. Modul survei tersebut dirancang khusus untuk mengukur dampak nyata pelaksanaan program MBG terhadap motivasi belajar, angka absensi, serta tingkat rasa lapar siswa di sekolah dari skala nasional.

Dalam keterangannya, Firman menegaskan bahwa mutu sajian makanan menjadi faktor penentu efektivitas program terhadap perkembangan anak didik di kelas.

"Ketika kualitas menunya sangat baik, 95% siswa penerima MBG mengatakan mereka semangat belajarnya lebih tinggi. Tetapi memang ketika kualitas menunya jelek, itu angkanya turun sangat rendah," kata Firman di Istana Presiden, Selasa (20/10/2026).

Melihat korelasi yang signifikan tersebut, DEN memberikan rekomendasi khusus kepada Presiden agar pemerintah menetapkan pengawasan ketat terhadap standar gizi dan kualitas menu yang disajikan di setiap sekolah.

"Artinya, memang salah satu rekomendasi kami ke Bapak Presiden yang tadi kami sampaikan perlu diperhatikan kualitas menu MBG, karena ini berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar anak di sekolah," ujanya.

Selain meningkatkan motivasi belajar, data Susenas juga merekam penurunan tingkat absensi siswa penerima MBG secara signifikan. Dampak paling nyata terlihat pada kelompok masyarakat paling miskin atau desil 1, di mana siswa yang tidak menerima MBG tercatat lebih sering tidak hadir dibandingkan mereka yang rutin mendapatkan makan siang gratis di sekolah.

"Jadi ketika dia nonpenerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah. Dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya," tutur Firman.

Sejalan dengan hasil evaluasi kualitas menu tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin pemerataan standar makanan di berbagai daerah, khususnya kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan perkembangan pembangunan fisik SPPG yang dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, pemerintah telah menyelesaikan 480 unit SPPG di wilayah Indonesia Timur, mencakup enam provinsi di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Maluku.

Memasuki tahap kedua, pemerintah mengaktifkan 980 SPPG baru terhitung sejak 14 Oktober 2026 yang tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Bali. Sementara itu, penyaluran MBG untuk wilayah Pulau Jawa, termasuk sasaran pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, diproyeksikan mulai berjalan pada pekan keempat Oktober 2026.

Zulkifli menegaskan bahwa rantai pasok dan penyaluran program dikelola secara ketat tanpa melibatkan pihak ketiga guna mencegah praktik penyimpangan.

"Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok, langsung BGN, enggak ada lagi lagu lama, enggak ada yang ada lagu baru yang tertib," kata Zulkifli.