1.200 Pengunjuk Rasa Ditangkap Usai Kerusuhan dan Penjarahan di Prancis

Kantor pemerintah kota di Limoges yang berusia lebih dari 140 tahun mengalami kerusakan hebat akibat terbakar, sedangkan kantor pemerintah di Marseille dan Lille turut dibobol. Kompleks kepolisian di Bordeaux mengalami pengerusakan dan kantor layanan pariwisata di Lyon dibakar massa.

Peristiwa ini mengundang perhatian global serta reaksi dari para pejabat dunia dan politisi domestik. Dari kawasan Amerika Serikat, Wakil Presiden JD Vance menyampaikan kritikannya di platform X dengan menyebutkan bahwa "Kaum liberal Barat mendatangkan dunia ketiga ke Prancis dan negara-negara lain atas nama keberagaman dan welas asih. 

Mereka mengabaikan pertanyaan mendasar mengenai asimilasi dan kecocokan." Di dalam negeri, Presiden Emmanuel Macron menegaskan penindakan hukum tegas bagi para pelaku tindak pidana. 

Presiden Macron menegaskan "mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, maupun melakukan penjarahan, bahkan di kantor-kantor pemerintahan kota akan dituntut dan dihukum."

Kondisi kekacauan ini dimanfaatkan para politisi oposisi yang bersaing jelang pemilu. Kandidat sayap kanan Marine Le Pen mengecam para perusuh dan menuding partai sayap kiri pimpinan Jean-Luc Melenchon telah "melegitimasi kekerasan tersebut," seraya berjanji melindungi warga "dari kekerasan kelompok sayap kiri ekstrem." 

Sementara itu, Jean-Luc Melenchon mendesak massa pengunjuk rasa menghindari penjarahan karena tindakan tersebut "bertentangan dengan metode kami."