DPR Panggil Ombudsman dan Kementerian Imipas Hari Ini! Usut Tuntas Skandal Lapas Mewah Cibinong

JAKARTA — Buntut panjang dari temuan mengejutkan terkait fasilitas eksklusif di dalam penjara kini memasuki babak baru. 

Hari ini, Senin (28/9/2026), Komisi XIII DPR RI resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengusut tuntas skandal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

​Rapat krusial ini memanggil langsung perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) guna meminta pertanggungjawaban.

​Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi penyimpangan ini. 

Ia menyoroti bahwa fenomena kamar mewah di penjara selalu berulang karena adanya siklus supply and demand (penawaran dan permintaan) antara napi kaya dan oknum petugas.

​"Ada fasilitas mewah ini kan karena ada supply dan demand. Ini yang perlu kita seriusi agar penyimpangan-penyimpangan di dalam lapas tidak terus terjadi," tegas Willy menyoroti praktik komersialisasi sel tersebut, Senin (28/9/2026).

​Ombudsman Beberkan Fakta Lapas ‘Rasa Hotel’

​Agenda utama pemanggilan hari ini adalah untuk menyamakan data terkait temuan inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman RI pekan lalu. Anggota Ombudsman, Syafrida Rachmawati, membeberkan detail temuan mencengangkan berupa bangunan mewah.

​Ironisnya, bangunan eksklusif yang diduga kuat ditinggali narapidana elit tersebut berlokasi tepat di dekat rumah dinas Kepala Lapas (Kalapas) Cibinong.

​"Kami menemukan adanya bangunan yang sama sekali tidak sesuai dengan standar pemasyarakatan. Temuan ini sangat serius, apalagi ada indikasi rencana perluasan untuk fasilitas hiburan pribadi bagi warga binaan tertentu," ungkap Syafrida memaparkan hasil sidaknya.

​Fasilitas yang ditemukan memang jauh dari standar penjara. Berdasarkan laporan Ombudsman, terdapat rencana pembangunan fasilitas rekreasi tambahan, seperti pusat kebugaran (gym) hingga lapangan mini golf di area tersebut.

​Cari Penyandang Dana dan Solusi Pidana Sosial

​Adanya perbedaan keterangan yang sempat mencuat antara pihak lapas dan temuan riil Ombudsman membuat DPR geram. Dalam rapat hari ini, Komisi XIII mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana proyek ilegal tersebut.

​"Kita akan kejar siapa dalang dan penyandang dana di balik pembangunan fasilitas eksklusif ini. Lapas itu tempat pembinaan, bukan hotel bintang lima untuk mereka yang punya uang," tukas Willy Aditya dengan nada tegas.

​Ke depan, DPR berencana mendorong penerapan sanksi pidana kerja sosial sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum pidana baru.

​Langkah tegas ini diharapkan mampu meruntuhkan dominasi "napi sultan" dan mengembalikan muruah fungsi lapas sebagai tempat pembinaan yang setara bagi seluruh pelanggar hukum tanpa pandang bulu.